tafrihan.diengplateau.com

Tafrihan

Rt.02/ Rw.02 Kp. Purwosari Kel. Kejajar Kec. Kejajar Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah 56354
Tafrihan

PNS Adalah Pelayan

May 16, 2013, by tafrihan, category tafrihan

pelayanan KTPPNS Adalah Pelayan, Tidak bermaksud merendahkan, akan tetapi pada saat kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah menurun dan banyak keluhan, tentunya perlu ada upaya yang jelas dari unsur Pelaku yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah Tingkat Desa , Kecamatan dan Kabupaten merupakan pihak yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat .Selama ini sebagian besar masyarakat menilai Banyak hal negatif yang melekat pada PNS seperti meminjam kata dari muhtar Lubis, Malas dan Hipokrit dan ada yang memperluasnya menjadi: Malas, Lama, Korup , Tertutup, Nepotisme, Anti Kritik ,berjarak dan lebih banyak memikirkan dirinya sendiri.

Pemerintah Kecamatan Kejajar mencoba menerapkan sesuatu yang lain dan mungkin tidak populer.dimulai dari tata ruang yang sangat terbuka, dan semua pegawai kecamatan ada dalam satu ruang sebagai bentuk keterbukaan dan memudahkan masyarakat untuk bertemu dengan pegawai yang akan ditemui. Berbagai Kemudahan pelayanan yang lain seperti kemudahan pembuatan identitas Diri semisal KTP.dan KK . Pembuatan KTP 4 Menit sudah Jadi, Kartu Keluarga 10 Menit dengan catatan semua persyaratan sudah lengkap dan tepat. Penulis pernah menempelkan stiker Pelayanan terbaik adalah segala- galanya. dan kemudian kata – kata tersebut sekarang di tulis sangat besar diruang pelayanan yang semua orang dapat melihatnya. dan jangan diplesetkan menjadi pelayanan terbaik adalah segalak-galaknya.

Camat Kejajar Prayitno, S.Sos,M.Si mengatakan PNS adalah Pelayan masyarakat. yang harus sepenuhnya melayani masyarakat, karena kita dibayar oleh Masyarakat.Perubahan itu perlu apapun bentuknya dan tidak sepopuler apapun modelnya yang jelas perubahan menuju kebaikan. “Kalau tidak kita mulai sekarang mau kapan lagi ” lanjutnya. Sebagai masyarakat kita sering dibuat sulit oleh sebuah keadaan dan kebiasaan, Menjadi Orang baik dinegeri yang buruk itu sulit, seperti contoh ketika seseorang dengan kesadaran sendiri untuk membayar pajak kendaraan dan pajak lain,disitu pun masih sering dipersulit dengan harus membawa KTP asli, nembak, dll,belum lagi dipelayanan lain yang justru masyarakat masih sering direpotkan,membayar lebih agar pelayanan cepat, dipersulit dan sejenisnya yang semua hal tersebut adalah akumulasi dari penerjemahan kata Birokrasi yang salah dimaknai dengan proses untuk mempersulit. Kata “Pemerintah” selama ini masih banyak disalah artikan dengan “memerintah” ,”menginstruksikan” oleh sebagian orang,hal ini mungkin merupakan sebuah pola yang pada awalnya diwariskan oleh pemerintah Feodal, dengan menyebut pejabat sebagai Ndoro kanjeng, ndoro sten dan sebutan lain yang semuanya mengarah pada pencitraan sebagai pemilik kekuasaan. Kata Pemerintah mungkin perlu di ganti dengan Biro Pelayanan saja, kata seorang aktivis dari Wonosobo,agar layanan publik semakin meningkat.

Apasih Sulitnya untuk berubah ….? kuncinya ada di sistem menurut pendapat sebagian besar pengamat, Buruknya pelayanan publik, saat ini sudah dirasakan banyak pihak tapi sulit bagi kita untuk bicara dengan siapa agar ada perbaikan, jalan rusak mau mengadu pada siapa , pelayanan terlalu lama mau ngomong siapa,Kemacetan dibeberapa titik jalan menuju Kawasan Dieng seolah tidak ada yang peduli kalau ada yang berani bicarapun hampir semuanya menganggap angin lalu.Kenapa sih pemerintah tidak memposisikan saja beberapa orang yang khusus untuk menangani jalan menuju kawasan Wisata Unggulan Jawa Tengah ini, yang bertugas mulai memelihara tanaman turus jalan yang sudah puluhan kali ditanam dan tidak jelas hidup atau mati agar kita tidak diejek lagi oleh wisatawan , mengurusi parkir yang sembarangan dan mengakibatkan kemacetan, membongkar pupuk dan material di bahu jalan, menginventarisir berapa lubang dijalan baik dari arah Banjarnegara maupun Wonosobo yang membahayakan keselamatan pengguna jalan, dll. dan kita pasti sudah tahu jawabannya, “sulit untuk dilakukan” karena kita tidak punya kemauan.dan terkait dengan model penganggaran.

Buruknya pelayanan publik menjadi salah satu indikator gagalnya reformasi birokrasi. upaya memperbaiki pelayanan publik sebenarnya sudah diketahui secara umum dan pihak pemerintah pun mengetahuinya, salah satu buktinya adalah dengan diundangkannya UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sayang, implementasi undang-undang ini dinilai masih belum maksimal.pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago mengatakan kualitas SDM yang menjalankan fungsi pelayanan publik masih memprihatinkan. “Misalnya muncul kasus bayi tertukar dan juga kasus Gayus Tambunan menjadi salah satu fakta nyata tentang bagaimana buruknya pelayanan publik yang masih terjadi di masyarakat,” dia mencontohkan.UU Pelayanan Publik,  seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan publik. “Undang-undang ini akan memaksa birokrasi untuk bekerja secara baik. Jika birokrasi bekerja secara baik dan dipercaya masyarakat, maka keadaan ekonomi juga bisa membaik,” ujarnya.Masalahnya, UU Pelayanan Publik masih dipandang sebelah mata oleh para pejabat publik khususnya di tingkat bawah. Selain itu, masyarakat yang seharusnya menjadi pengontrol pemerintah, belum bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. salah satu penyebabnya adalah pemahaman masyarakat terhadap UU Pelayanan Publik dinilai masih minim.“Masyarakat bisa berperan ketika sudah mengetahui terlebih dahulu soal aturan, kemudian sadar, baru kemudian masyarakat bisa bertindak jika memang pelayanan publik ini tidak berjalan dengan baik,(Hukum Online.com)

Untuk mengurai permasalahan tersebut tentunya dibutuhkan nilai-nilai kritis yang dimiliki oleh orang- orang kritis dan berani diasingkan oleh pihak-pihak yang anti kritik.dan adanya keseriusan untuk berubah dari para pelayan masyarakat ini, kalau perubahan dari dalam tidak bisa dilakukan, mungkin perlu juga ada dorongan dari luar dengan berabagai cara.termasuk pemaksaan agar ada perbaikan.

Total Quality Service (TQS) dan Total Quality Management (TQM) adalah sebuah standar untuk merubah model pelayanan. Mudah, murah, cepat dan akurat lebih baik lagi kalau gratis merupakan standar yang harus diterapkan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan melalui beberapa langkah seperti:

  1. Mengembangkan kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik dengan masyarakat dan dunia usaha;
  2. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik; membuka akses pengaduan melalui penyediaan kotak pengaduan; serta penanganan tindak lanjut pengaduan dan keluhan masyarakat.
  3. Melibatkan masyarakat dalam penerapan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan instansi pemerintah ,dalam hal ini masyarakat diminta untuk ikut serta memberikan penilaian terhadap kinerja penyelenggara pelayanan pada unit-unit pelayanan SKPD.
  4. Penilaian dan pemberian penghargaan kepada unit pelayanan.

Guna mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan setiap unit pelayanan telah mempunyai dan menerapkan standar pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.Standar pelayanan dimaksud sekurang-kurangnya memuat :

  1. Prosedur pelayanan;
  2. Persyaratan pelayanan;
  3. Biaya pelayanan;
  4. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pelayanan

 

Sebagai masyarakat yang hidup di Kawasan Dieng Wonosobo-Banjarnegara ini Kapan kita akan mendapatkan pelayanan maksimal dari pelayan Masyarakat ?. Wallahu a’lam. kalau kita tidak berniat untuk berubah sampai kapanpun kita tidak akan berubah, bahkan Allahpun tidak akan merubahnya. Siapa yang akan merubah… dan siapa yang akan berubah…? masyarakat sangat menunggu itu semua, agar pembayaran pajak tidak sia-sia, agar menjadi warga negara yang baik tidak sia-sia.

kita akui bersama tidak semua PNS itu buruk tapi sulit untuk mencari kebaikannya, bukankah kita sangat sering melihat seolah jadwal PNS hanya untuk menghabiskan waktu ditempat kerja, tidak punya konsep, tidak punya sense of service bahkan ketika ada masyarakat yang membutuhkan malah dimarahi, karena mengganggu keasikan dia, dilempar kesana kemari,banyak yang kita jumpai sedang update facebook, main game, jaringan internet kantor untuk kepentingan rekreatif, catur, baca surat kabar untuk melihat ada tidaknya berita buruk yang terkait dengan kantornya,beban kerjanya sering tidak jelas ,loyo, mudah menyerah, mudah tersinggung, setelah itu mereka menuntut haknya untuk mendapatkan gaji, yang mereka anggap sebagai bentuk penghargaan atas posisi yang dia dapatkan sekarang melalui tes masuk CPNS belum lagi yang masuk PNS harus dengan cara menyuap, dan jarang yang menyadari dari mana gaji itu mereka dapatkan. Tidak bisa dibayangkan apabila ada pemogokan besar-besaran dari masyarakat untuk tidak membayar pajak apapun, membayar retribusi apapun. dan pembayaran lain yang berhubungan dengan Pemerintah.

hal yang lebih parah lagi dan ada dipikiran para pelayan ini adalah bagaimana dia bisa mendapatkan tambahan pemasukan ketika dia telah melakukan sesuatu, program yang diluncurkan kepada masyarakat sedapat mungkin dia juga mendapatkan bagian yang bagian tersebut nantinya akan dibagi juga dengan pihak lain. entah siapa…  kemudian selalu berusaha bagaimana agar cepat naik jabatan tanpa resiko, walaupun jalan yang ditempuh mengandung resiko . masyarakat awam mengetahui bahwa tugas Guru yang PNS ataupun  Bukan PNS adalah melayani anak didik,ternyata juga bermasalah dengan sistem, dimana guru dituntut banyak hal selain mendidik,dan guru yang dianggap baik adalah yang dapat menyelesaikan semua administrasi dengan baik tidak peduli bagaimana dia melayani anak didik, itupun masih bermasalah dengan siapa nanti yang menilainya.. penilaian dari seberapa besar dia dapat membuat siswa belajar dan memahami sesuatu untuk bekal hidup dikemudian hari sering menjadi hal terpisah, selama adminitrasi baik penilaiannya juga baik dan meningkat juga karirnya.

Pertanyaan yang akhirnya muncul adalah :

  1. dari keseluruhan PNS ada berapa persen yang sadar  bahwa meraka adalah pelayan ?
  2. apakah kita merasa bersalah dengan keadaan seperti ini ?
  3. apakah kita tersinggung dengan tulisan ini ?
  4. apakah kita ada niat untuk memperbaiki diri ?
  5. kalaupun ada niat baik, darimana akan memulainya ?
  6. siapakah yang paling bertanggung jawab untuk memulainya …… ?

Jawabannya tertiup angin lembah Dieng yang merobohkan tanaman sayuran diladang – ladang masyarakat , hanyut bersama keruhnya sungai serayu dan Kali Tulis yang coklat bercampur lumpur,tenggelam diantara kerasnya suara penagih – penagih dari lembaga keuangan yang macetnya miliaran rupiah , tersamarkan oleh suara tangisan  akibat lingkungan dan ekonomi yang hancur….. dan mau sampai kapan akan seperti ini?.
Tidak perlu jadi pahlawan untuk merubah keadaan… lakukan saja hal yang benar….. itu sudah cukup..

So, what do you think ?